peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Surakarta yang lebih baik. peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

Dinas ini lebih banyak menyasar pengelolaan gedung dan kantor. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangmenetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan. 3. C:/indri-file/Raperda 2010/RaperdaPelayananPersampahan PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANGPamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Medan Tim. Daerah adalah Kota Balikpapan. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Walikota adalah Walikota Makassar; 3. Pelayanan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota Makassar Untuk Kota Makassar pelayanan persampahan diselenggarakan oleh Dinas. Kota adalah Kota Cirebon. Pasal 3 ayat (2). dampak negative yang ditimbulkan oleh. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Berikut akan dijelaskan gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan lima aspek pengelolaan sampah yaitu aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek teknik operasional, dan aspek peran masyarakat. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. sehat di Kota Balikpapan melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan. agustina. Walikota adalah Walikota Cirebon. KEBERSIHAN Pasal 2 (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang serta berkesinambungan. Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140);. Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta yang berbunyi,” Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA . a. PD Kebersihan ini tidak lagi disubsidi oleh. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan merupakan produk hukum pemerintah kota sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan tata ruang lingkup Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa. Adapun urutan mekanisme penetapan APBD menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang 2004 Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 13. (2) Pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi: a. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya do Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153); 14. 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; 6. c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai yang ada di Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. 3. Peraturan Pemerintah No. 9. Kota adalah Kota Cirebon. c. Tarif jasa Pelayanan Kebersihan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atasBENTUK LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH (STUDI DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN GIANYAR). bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. 07 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Perda Kota Malang Momor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan. BAB I. Perusahaan Daerah Air Bersih yang. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bandung telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005; 54 Unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 1. Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak 1 Januari 2019 telah menindak pelanggar Qanun [Peraturan Daerah] Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI Belum TersediaTahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12). Wali Kota Manado membuat kebijakan tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. menjalankan. 100. Dinas ini lebih banyak menyasar pengelolaan gedung dan kantor. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DUMAI TAHUN 2020-2021 Oleh : Raisa Hakim Nasution Email : raisa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. . STUDI PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA Oleh: N. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kurang sesuai, karena belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang menangani secara khusus. Share on Facebook. yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sifatnya dapat dipaksakan ; 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah; 10. dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan di bawah koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Namun dalam menerapkan kebijakan dari pemerintah terjadi permasalahan diantaranya sering terjadi keterlambatan mekanisme pengelolaan sampah di Kota Cilegon yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, beum terlaksananya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang berdampak pada target retribusi persampahan di Kota Cilegon, masihnya Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D). tahapan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; dan. 1, TLD No. D. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan kebersihan karena selama diimplementasikan belum terlaksana secara maksimal. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN. WALIKOTA BANJARMASIN ^-€%MAArTahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah harus di integrasikan sehingga saling terhubung menjadi satu jejaring sistem informasi. TUJUAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan : 1. Mengingat : 1. Pada tanggal 01 Agustus 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang. Sejak. Dalam kasus pertentangan antara Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan pasal 20 Perda Kota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun. Pemerintah Kota Bandung, memberlakukan Perda K3 untuk mengatasi serta mengantisipasi berbagai masalah perkotaan yang terjadi pada masa sekarang dan juga masa yang akan datang. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang ditujukan bagi masyarakat. Pengelolaan kebersihan di pusat perbelanjaan dan pasar diatur dalam kelompok -kelompok, dan masing-masing. Adapun sanksi-sanksi yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang. LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 11 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 11 TAHUN 2005TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH K. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 27 tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah disebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah KotaPEMERINTAH KOTA MAGELANG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAGELANG, Menimbang : a. Next article Perda No. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang. Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan. 12. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DI KABUPATEN SERANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan. c, bahwa untak memenuhi maksud tersebut pada huruf a, pertu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang. “Terbukti di lapangan, pengguna. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPeraturan Daerah Kota Surabaya No. Wajib Bayar adalah orang yang menerima pelayanan jasa kebersihan atau menikmati penyelenggaraan pengelolaan kebersihan; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau; 2. 2. Yogyakarta . Pengelolaan kebersihan atas sampah yang timbul di jalan, tempat-tempat tertentu dan fasilitas umum ; b. 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang: a. 3. Tidak lebih dan tidak kurang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU M E M U T U S K A N : Menetapkan :. Dokumen Hukum. DLH bersama Wali Kota akan melakukan pembersihan di berbagai spot yang sudah ditentukan oleh Wali Kota. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. e. NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA) Diajukan oleh: MARTINUS TRIASTANTRA . Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08); 18. menetapkan lokasi TPS,. BagianKedua PenguranganSampah Pasal18 (1) Pengurangansampah,meliputikegiatan: a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan i Kota Surabaya d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang. Contohnya adalah Undang-Undang RI Nomor 18. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. Terdapat beberapa muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. Pasal 13 Objek Retribusi adalah pelayanan yang. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA. Peraturan-peraturan tentang masalah pengelolaan limbah telah banyak dikeluarkan di setiap daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi. com Jurusan Ilmu Pemerintahan. persampahan dan kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi Persampahan dan Kebersihan. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang. Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. pada tanggal 16 Desember 2020, hal. Pemerintah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. Sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksiAryaPradanaPutra (2009) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Dalam Mendukung Kegiatan Penghijauan di Kota Malang : studi Pada Dinas Kebersihan dan. pengurangansampah;dan b. “Kami minta kepada masyarakat untuk turut berperan aktif. oleh PD Kebersihan kepada setiap orang atas pelayanan. Kata Kunci : Proses Sistem Pengelolaan Sampah Di. 4. PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 27 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN/ PERSAMPAHAN/. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah. Universitas Islam Indonesia . Pengelola Kebersihan adalah suatu rangkaian yang bersifat sistimatis tentang cara pengelolaan sampah mulai dari sumber. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan. 33. 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya merupakan interpretasi dari kebijakan public, dimana kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sampah yang mencemari Kota Tasikmalaya, peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi kekuatan pemaksa yang. Soerjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Mengingat : 1. 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPERDA Kota Banjarbaru No. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Opersional Kebersihan sesuai dengan tugas dan. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,. 3. 4 1. f. bahwa berdasarkan pertimbangan. Daerah adalah Kota Bandar Lampung; 2. 7. B. UU No. SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh . 2011. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan persampahan dan kebersihan, penu menetapkan peraturan Daerah Kota palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi persampahan dan Kebersihan. 69 4. c Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. ABSTRAK: bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah; bahwa pertumbuhan. 81 Tahun 2012. Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah. Adanya peraturan yang bersifat lokal yang dapat mengikat semua pengelolaan sampah oleh masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha untuk mengelola sampah. 2. teratur. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor. pengelolaan sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan . Kabupaten Aceh Utara belum memiliki Peraturan Daerah atau Qanun tentang pengelolaan sampah, sehingga perlu disusun sebuah Perda atau Qanun khusus yang mengatur masalah persampahan dan kebersihan kabupaten, dan oleh karena itu Naskah Akademik ini merupakan rujukan dalam penyusunan Qanun dimaksud sebagai dasar. 12 Menurut Azwar (1990) sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2). Metode penelitian ini yang di gunakan adalah metode. PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG. 2. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 31); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE Dan WALIKOTA TERNATE 15. Pengelolaan sampah dan masalah kebersihan di Kota Metro sudah sering kali menjadidan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan; d. (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 13. menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.